Komunikasi Pembangunan Indonesia, Setelah 72 Tahun

Komunikasi Pembangunan Indonesia, Setelah 72 Tahun

Sebagai negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terpesat ke-3 – mengacu pada peringkat negara-negara G20 – Indonesia telah, masih, setiap saat, dan akan terus membangun. Profilnya yang begitu unik, terbentuk atas 17.000 pulau, 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, 714 suku dan lebih dari 1.100 bahasa lokal, di atas tanah dan air seluas 1.919.440 kilometer persegi, menjadikan pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia sebuah kegiatan yang begitu kompleks, masif dan menantang.

Koordinasi dan sinergi dalam kerja, bukanlah hal yang mudah – meski tak boleh ditawar, yang berpacu dengan kecepatan target pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Bahkan, salah satu narasi Presiden Joko Widodo di seputar momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 menegaskan agenda utama tahun 2018 adalah akselerasi kerja pembangunan.

Kesadaran akan pentingnya pelibatan seluruh pihak, termasuk masyarakat sipil, dalam kegiatan pembangunan telah semakin meningkat. Masyarakat Indonesia tidak lagi dipersepsikan sebagai obyek pembangunan yang pasif dan hanya menjadi penerima manfaat dengan tangan yang menengadah ke atas, tetapi menjadi salah satu pemain aktif yang turut menentukan berhasilnya pencapaian aspirasi besar akan kesejahteraan bangsa ini. 

Namun demikian, disebabkan cakupan yang demikian besar – jika boleh disebut sebagai negara raksasa di Asia – kesenjangan pengetahuan masyarakat Indonesia dan kemampuan mereka dalam merespon berbagai kebijakan dan program-program pembangunan relatif besar, meski desentralisasi dan otonomi daerah telah dicanangkan sejak 1974 dan bahkan diafirmasi secara lebih konkret di tahun 1999.

 

Komunikasi Pembangunan Partisipatif

Komunikasi dua-arah, atau bahkan multi-arah, yang dimaksudkan untuk melibatkan berbagai kelompok publik, sebagai klien terbesar penyelenggara negara dan pihak paling terkait dengan kegiatan pembangunan, di masa sebelum reformasi tidaklah mendapat perhatian besar. Kecuali, yang bersifat sentralistik dan cenderung bersifat propaganda.

Namun kini, di tengah pesatnya kemajuan teknologi, terbukanya akses dan meningkatnya keterampilan literasi, semua orang adalah konsumen dan sekaligus produsen pesan yang dengan cepat mengadopsi dan mempertukarkan informasi. Publik pun kini menjadi lebih kritis dan progresif. 

Hal ini mendesak seluruh pelaku pembangunan, terutama produsen kebijakan, untuk bersikap lebih transparan, lebih responsif dan lebih matang dalam mempresentasikan inisiatif apa pun. Kegiatan komunikasi pun sejatinya menjadi bentuk akuntabilitas inisiator pembangunan dan sebaliknya merupakan cara publik untuk turut mengawasi jalannya pembangunan.

Komunikasi pembangunan yang partisipatif (Participatory Development Communication) semacam ini mulai populer pada pertengahan tahun 1990-an, seiring berkembangnya konsep-konsep seperti Participatory Communication atau Participatory Communication for Social Change. Gagasan tersebut muncul seiring pergeseran paradigma komunikasi pembangunan dari paradigma difusi menuju paradigma pemberdayaan, terutama ketika paradigma pembangunan itu sendiri bergeser dari pembangunan ekonomi menuju fokus pembangunan manusia. Hal ini sekaligus menjadi alternatif untuk menjawab kurangnya kontribusi komunikasi pada pembangunan di negara-negara berkembang selama masa dekade pembangunan pertama, dimana Persatuan Bangsa-Bangsa lebih banyak mengandalkan komunikasi massa.

Sekalipun demikian, hingga hari ini, komponen kerja komunikasi dan fitur-fitur yang memungkinkan umpan balik publik di dunia pembangunan Indonesia masih kerap luput sebagai prioritas utama. Begitu panjangnya proses perencanaan kebijakan dan program implementasinya, sehingga di tengah perjalanannya strategi komunikasi atau advokasi pun sering terlupakan. Alokasi sumberdaya yang terbatas, terlalu singkatnya waktu kampanye komunikasi dan besarnya skala isu yang mesti digarap, umum dijumpai di berbagai lini penyelenggara pembangunan. Belum lagi lemahnya struktur komunikasi, minimnya alat ukur keberhasilan dan inovasi yang memungkinkan komunikasi bottom-up dapat dilakukan – alih-alih dari tataran yang paling tapak. Tidak heran, begitu banyak kegiatan kampanye pembangunan yang kandas tak berbekas. Kegiatan komunikasi pun akhirnya secara general dipersepsikan sebagai kegiatan searah yang menuntut investasi besar, tanpa dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keberlangsungan dan keberhasilannya menjadi tanda tanya besar.

Di sinilah kita perlu memahami bahwa makna komunikasi sendiri mengalami pergeseran dari yang fokusnya menginformasikan dan membujuk publik untuk mau mengubah perilaku atau sikap, kepada penyediaan fasilitas atau platform di antara pemangku kepentingan yang berbeda untuk merumuskan masalah dan menciptakan solusi bersama. Artinya, dari pendekatan top-down, linier dan searah menuju pendekatan horizontal, interaktif dan dialogis. Komunikasi menjadi lebih berorientasi kepada receiver (khalayak penerima) ketimbang kepada sender (sumber). Proses ini dapat berlangsung ketika yang menjadi titik masuknya bukan pada masalah pembangunan itu sendiri, tetapi sasaran atau tujuan yang ditentukan bersama di tingkat komunitas.

Oleh sebab itu, dengan strategi dan persiapan komunikasi partisipatif yang baik, program kerja sederhana sekali pun berpotensi menghasilkan magnitude yang berdampak signifikan, sepanjang ia berhasil menciptakan pemahaman mutual dan didukung secara efektif oleh para pemangku kepentingannya. Hal inilah yang menjadi ranah kontribusi para agen pembaharu di bidang komunikasi, melengkapi hasil kerja para birokrat dan teknokrat.

 

Tiga Konsep Utama Komunikasi Pembangunan yang Berkelanjutan

Beltran (2004) menyimpulkan tiga konsep hubungan utama antara komunikasi sosial dengan pembangunan nasional, sebagaimana tercermin dalam istilah yang digunakannya.

Pertama; Development Communication (Komunikasi Pembangunan) yang secara esensi memandang bahwa media massa mampu menciptakan situasi yang mendukung perubahan di masyarakat sebagai syarat mutlak untuk memodernisasi masyarakat tradisional, melalui penyebaran teknologi (inovasi) dan pertumbuhan ekonomi. Konsepsi inilah yang kemudian dipandang sebagai paradigma dominan.

Kedua; Development Support Communication (Komunikasi Penunjang Pembangunan) suatu pendekatan komunikasi yang terencana dan terorganisir, baik masif maupun tidak, yang merupakan instrumen kunci bagi tercapainya tujuan-tujuan praktis dari proyek pembangunan yang spesifik. Konsepsi ini yang umumnya digunakan oleh lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan program-programnya di negara-negara berkembang.

Ketiga; Alternative Communication for Democratic Development yang didasarkan pada anggapan bahwa dengan memperluas akses masyarakat dalam proses komunikasi secara seimbang, baik melalui media massa maupun komunikasi interpersonal di tingkat akar rumput, maka pembangunan akan lebih terjamin kesinambungannya, di samping tercapainya perolehan material, keadilan sosial, dan kebebasan untuk semua.

 

Komunikasi sebagai Bentuk Partisipasi Sosial dalam Pembangunan

Interaksi yang sehat dalam kegiatan pembangunan mensyaratkan adanya umpan balik yang konstruktif dari masyarakat sipil – meski mungkin dikemas dalam ekspresi yang kritis. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam sebuah organisasi atau sebagai pemimpin opini, di era ini juga diharapkan bekerja secara lebih kolaboratif. Tidak melulu memposisikan diri berseberangan dan memahami konstruksi sosial-pembangunan yang melibatkan berbagai kepentingan dengan lebih baik.

Salah satu aspirasi terdasar masyarakat adalah tersedianya simpul-simpul yang memudahkan mereka dalam menerima informasi dan sebaliknya untuk menyampaikan aspirasinya. Media sosial, yang lahir dan berkembang pesat di abad ini, untungnya dapat menjadi solusi bagi masalah komunikasi berjenjang dalam konteks pembangunan, karena berhasil memotong alur yang panjang, baik secara horizontal antar kelompok publik, maupun secara vertikal antara pemimpin dan rakyat atau antara pusat dan daerah, tanpa terbatas ruang dan waktu.

Interaksi yang demikian diyakini sebagai ‘sebuah pendekatan yang paling menjanjikan untuk mengurangi ketergantungan, membangun rasa percaya diri dan kemampuan sendiri masyarakat’. Media sosial saat ini bahkan diandalkan sebagai medium penyampaian aspirasi dan dapat mewakili partisipasi sosial masyarakat secara fisik.

Berlomba dengan pesatnya perkembangan teknologi, agen komunikasi jadi memiliki tugas tambahan untuk mempercepat peningkatan literasi digital sehingga kegiatan berkomunikasi di saluran ini dapat berlangsung secara efektif dan etis. Kepiawaian dan kebijaksanaan untuk memilah informasi yang secara substansi penting dan strategis dengan yang sebaliknya, juga diperlukan oleh para pelaku komunikasi agar tidak rentan terdistorsi dan teralihkan dari tujuan yang sebenarnya.

Sementara bagi kelompok masyarakat Indonesia yang masih menghadapi tantangan koneksi internet, maka pemanfaatan media massa konvensional yang mengutamakan kekerapan frekuensi dan kesempatan-kesempatan dialog langsung, masih menjadi satu-satunya opsi yang dapat dioptimalkan (mengingat tatap-muka dan kegiatan yang sifatnya komunal masih menjadi metode yang paling disukai masyarakat Indonesia). Pendekatan ini dapat dikemas sangat personal dengan memanfaatkan bahasa dan tradisi lokal. Hanya saja, dalam hal ini, disyaratkan lebih banyak agen yang berperan positif untuk mengisi kekosongan dan menjembatani komunikasi di berbagai lini.

 

Tantangan Para Profesional Komunikasi di Lembaga Pemerintah Saat ini

Menjadi pelaku komunikasi profesional di dunia pembangunan abad ini bukanlah hal yang mudah. Saat ini Indonesia sangat memerlukan tenaga profesional komunikasi yang lebih memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Mereka diharapkan menjadi katalis bagi terciptanya pemahaman dan dukungan lingkungan, terwujudnya kerjasama, berkembangnya gagasan dan replikasi inovasi pembangunan yang lebih luas. Perlu pemahaman yang lebih dalam bahwa tugas mereka bukan sebatas mengemas reputasi sebuah program atau persona, sebagaimana yang saat ini populer dalam terminologi ‘pencitraan’ dan diwarnai kesan negatif.

Mereka yang duduk sebagai penanggungjawab kehumasan di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, jelas menghadapi tantangan yang besar. Rekan-rekan pejabat humas di sektor publik perlu piawai menyiasati begitu kayanya knowledge dan derasnya arus informasi masuk maupun keluar. Mereka berhadapan dengan data dan informasi dalam volume yang begitu besar sehingga perlu cerdas mengelola pesan-pesan terkait isu yang strategis, maupun yang sifatnya aktual dan selintas. Belum lagi kehandalan dalam bersikap proporsional menghadapi isu-isu dalam arus utama, maupun isu-isu marjinal yang juga membutuhkan perhatian.

Profesional yang berusia muda, perlu pandai menempatkan diri untuk bekerjasama dalam struktur birokrasi lintas jabatan, standar operasi dan memanfaatkan alat-alat komunikasi yang tidak selalu dapat fleksibel dalam merespon dinamika lingkungan eksternal organisasi.

Kementerian dan lembaga Pemerintah diharapkan semakin membuka diri terhadap pendekatan-pendekatan baru komunikasi, berinovasi menggunakan bauran berbagai medium komunikasi untuk menjangkau kelompok publik yang berbeda-beda. Setiap individu dalam tubuh lembaga pun perlu memiliki kesadaran yang sama tinggi sebagai ‘wajah’ dan pemelihara nama baik lembaga atau inisiatif yang diwakilinya.

Akhirnya, perlu kesadaran yang lebih baik akan pentingnya komunikasi sebagai aspek yang tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan yang dipimpin oleh kementerian/lembaga, sehingga sumber daya manusia, dana, alat, waktu, energi dan jejaring dapat diperkuat sejak awal. Kementerian/lembaga, misalnya, sangat perlu meredefinisikan kembali kegiatan komunikasi dalam prosedur kerjanya, sehingga tidak sebatas diartikan sebagai kegiatan membeli atau memproduksi barang, dan lebih jauh dapat diterjemahkan kegiatan konsultasi tingkat tinggi atau proses-proses kerja kreatif yang mungkin abstrak.

Pengertian ini perlu sejalan dengan prinsip bahwa pendekatan baru dalam komunikasi berakar pada pemahamannya sebagai proses yang integral dan dinamis, di mana semua komponen harus diperhatikan dan dilibatkan secara seimbang. Perlu pemahaman utuh bahwa proses ini terjalin secara tak terpisahkan dari struktur masyarakat itu sendiri, dan bahwa kegiatan ini bukan bersifat jangka pendek.

Sari Soegondo, Director ID COMM

Category : Communication