<i>Partnership Brokering</i>  : Potensi Besar Pengembangan Praktik Kehumasan

Partnership Brokering : Potensi Besar Pengembangan Praktik Kehumasan

Anda tentu kenal buku “The End of Advertising, The Rise of Public Relations” atau “The End of Public Relations, The Rise of Advertising” (whichever, tergantung rencana bisnis sang penulis dan penerbit buku ingin ‘menangkap’ pembaca yang mana). Sangat mungkin era keduanya akan segera berlalu, karena disiplin ilmu komunikasi dan ilmu sosial terus mengembangkan diri dan mencari terobosan; pertama, terus mengeksplorasi cara-cara non-iklan untuk meng-‘infus’ pesan kepada publik; kedua, kehumasan yang bersifat pengumuman searah kepada publik telah lama ditinggalkan, bergeser pada upaya-upaya peningkatan kesadaran dan pembentukan opini, dan bahkan kini segalanya mengacu pada pelibatan (engagement), pengalaman (experience) dan keikutsertaan (participation) publik - yang khusus dalam konteks kehumasan kemudian secara lebih luas merujuk pada kegiatan partnership brokering; sebuah ranah baru yang diprediksi akan menjadi tren masa depan sebagai hulu dari turunan berbagai inisiatif komunikasi yang lahir karenanya.


Pendekatan Baru yang Semakin Dibutuhkan Dunia

Partnership brokering adalah sebuah proses mendukung dan memperkuat kemitraan melalui kepiawaian dan inovasi manajemen bagi terwujudnya kolaborasi yang mantap. Terminologi partnership brokering sendiri sebetulnya masih dapat diperdebatkan, dan sah saja untuk dicari padanannya, misalnya disebut sebagai ‘manajer proses’, ‘pembuat perubahan’, ‘katalis’, ‘pihak penengah’, ‘penjembatan’ atau ‘agen penghubung’. Kegiatannya fokus pada upaya-upaya membangun dan memperkuat aliansi, konsorsium atau koalisi untuk mendukung sebuah isu atau gagasan, untuk memastikan keluaran dari kemitraan tersebut berdampak pada peningkatan nilai manfaat bagi siapa pun pihak yang terlibat. 

Hal inilah yang sejatinya juga dilakukan oleh disiplin ilmu kehumasan selama ini, sebagai apa yang kerap saya sebut sebagai ‘jalan yang berputar, sangat santun dan hampir tidak nampak di permukaan’ untuk menyiapkan publik dan ekosistemnya dalam menerima dan mendukung suatu gagasan, jika dibandingkan keterusterangan dan ringkasnya pendekatan iklan.

Nuansa pekerjaan humas memang tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya underground, bahkan tidak jarang ‘senyap’ sama sekali, seperti yang dilakukan dalam praktik lobby. Hanya saja, kegiatan me-lobby yang disahkan dalam bentuk profesi resmi sebagai lobbyist belum jamak dan belum diproklamasikan secara terbuka di Indonesia, apalagi dipromosikan sebagai titel resmi sebagai partnership broker seperti yang hendak kita bahas dalam tulisan ini. 

Pada dimensi yang sedikit berbeda dari praktik kehumasan, partnership brokering mengembangkan sepak terjangnya tidak saja di tataran antar pihak dalam satu ekosistem, yaitu sebatas antara pemilik pesan/gagasan dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan terdekatnya (bisa jadi dalam wujud pemerintah, pelaku usaha swasta, kelompok masyarakat, akademisi, pemimpin opini, komunitas pers dan sebagainya), tetapi juga bekerja lintas sektor, dan bahkan menjadi ‘pemain gelandang’ dan ‘simpul pengikat’ sebuah inisiatif yang mungkin digagas antar negara.

 

Modal Keterampilan Kehumasan untuk Melangkah Lebih Jauh

Keterampilan kehumasan sangat mungkin menjadi modal dasar bagi pengembangan kompetensi yang disyaratkan sebagai ‘calo kemitraan’ dengan tanggungjawab yang besar ini. Antara lain kemampuan untuk membantu mitra melalui kompleksitas, ambiguitas atau saling-terkaitnya isu yang barangkali tidak mengisyaratkan jawaban pasti; atau memiliki kemampuan untuk melakukan pendataan begitu banyak data, lapisan informasi dan kasus/pengalaman serta melakukan sintesa terhadap informasi dan pengetahuan tersebut agar menjadi materi yang bermanfaat bagi kepentingan kemitraan.

Lebih jauh, seorang profesional humas dapat meningkatkan kapasitasnya untuk seterusnya membantu meningkatkan kapasitas institusi mitra agar lebih sesuai dengan tujuan kolektif kemitraan yang dibentuk. Misalnya, membantu meningkatkan kualitas tata kelolanya atau prosedur akuntabilitasnya.

Kemampuan untuk memfasilitasi kemitraan juga merupakan faktor yang disyaratkan, yang sebenarnya juga telah lama dipraktikkan dalam ilmu kehumasan. Hal ini perlu dilakukan dengan mengutamakan kesetaraan, transparansi, manfaat timbal-balik bagi semua pihak dan pengakuan akan keragaman latar belakang dan motif para pihak. Tidak mudah menjadi penjembatan, karena sang praktisi profesional perlu terus menjaga netralitas dan obyektfitas dirinya di tengah pusaran tarik menarik kepentingan multi-pihak. Tidak jarang ia akan berhadapan dengan diskusi yang sangat alot, dan konfrontasi yang harus ia kuasai dengan sepenuhnya kepiawaian. Di sinilah diperlukan keterampilan retorika dan negosiasi ulung, untuk dapat mengelola perbedaan pendapat dan nilai, dengan tetap berpegang pada upaya eksplorasi akan kepentingan masing-masing pihak, sembari menjaga empati dan memastikan tumbuhnya pemahaman mutual terhadap pandangan berbagai pihak yang berbeda.

Dengan demikian, kemampuan mendengar dan kejelian dalam menarik benang merah kepentingan masing-masing pihak, ‘meneropong’-nya dari kacamata kemitraan dan ‘menjahit’ pola kerja yang ideal bagi semua pihak juga menjadi nilai tambah profesional bagi terwujudnya kolaborasi yang dicita-citakan. Sebaliknya pakar di bidang ini juga perlu memiliki kemampuan berkomunikasi dengan tepat, mengutarakan pesan dengan artikulasi yang baik, dan merepresentasikan suatu hal secara proporsional bagi kepentingan semua pihak. Hal ini tentunya didasarkan pada pemahaman yang baik akan semua istilah dan referensi yang berlaku dalam konteks kemitraan, dan dipahami oleh semua pihak yang bermitra.

Bagian tersulit adalah bahwa sang praktisi perlu menjaga momentum, terus menerus melakukan refleksi terhadap diri maupun terhadap kemitraan dan program yang dikelolanya, memastikan dirinya dapat bekerja di tataran mikro teknis maupun makro strategis secara luwes tanpa kehilangan fokus, berbekal instrumen pengukuran yang efektif dan uji pengalaman bagi pengembangan praktik di masa depan. Ini tentu perlu didukung kematangan emosi, kemampuan untuk mengelola tekanan dan ketahanan untuk bekerja jangka panjang untuk sebuah urusan yang berhubungan dengan nasib banyak pihak.

 

Memperkaya Terapan Ilmu Sosial

Meski bergerak di liga yang lebih luas dibandingkan terapan komunikasi sosial lainnya, seluruh kegiatan di atas tentu membutuhkan dukungan collaterals, media atau pun pendekatan-pendekatan kreatif yang selama ini mungkin telah kita kenal. Dengan demikian partnership brokering menjadi satu lagi kekayaan disiplin ilmu manajemen komunikasi dan pembangunan sosial, memberi warna baru bagi transformasi terapannya dari masa ke masa.

Mengingat di Indonesia, baru terdapat satu orang profesional partnership brokering tersertifikasi resmi secara global, yaitu Ibu Yanti Triwadiantini, maka terdapat kesempatan besar bagi para profesional muda di rumpun ilmu sosial politik – termasuk praktisi komunikasi dan kehumasan – untuk berkiprah di new sphere ini. Bukan tidak mungkin, kita akan segera menjelang era “The End of Consultancy, The Rise of Partnership Brokering”.

Sari Soegondo, Praktisi Komunikasi dan Pendiri ID COMM 

Category : Communication